BANK BAGI HASIL (SYARIAH)

 

Bank Bagi Hasil sering disebut Bank Syariah (Bank Islam) merupakan lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum atau syariah Islam, seperti diatur dalam A1 Qur'an dan A1 Hadist.

 

Menurut PP No. 72 th 1992, bank berdasarkan prinsip bagi basil dapat berbentuk Bank Umum atau BPR.

 

Pembiayaan perbankan syariah mengalami peningkatan dan kualitas pembiayaan syariah juga  membaik dengan membesarnya porsi pembiayaan bagi basil yaitu mudharabah dan musyarakah. Hingga akhir kuartal pertama tahun 2005, pembiayaan syariah mencapai lebih dari 16 triliun. Pembiayaan tersebut berasal dari 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Tiga bank tersebut adalah Bank Mandiri Syariah, Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mega Indonesia.

 

Dasar Hukum

UU No 10 Th 1998 tentang Perubahan Atas UU No 7 Th 1992 tentang Perbankan menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank adalah menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI, antara lain:

 

1.   Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip syariah.

2.   Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah;

3. Persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

 

Pasal ini merupakan revisi terhadap masalah yang sarna pada UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 6 huruf  m.Perubahan tersebut pada dasarnya rnenyangkut tiga hal, yaitu :

 

a.   Istilah "prinsip bagi hasil" diganti dengan "prinsip syariah", meskipun esensinya tidak berbeda.

b. Ketentuan rinci semula ditetapkan dengan "peraturan pemerintah" kemudian diganti dengan "ketentuan Bank Indonesia".

c.   UU yang lama hanya menyebutkan prinsip bagi hasil dalam hal penyediaan dana saja, sedangkan UU yang baru menyebutkan prinsip bagi hasil dalam hal penyediaan dana dan juga dalam "kegiatan lain"  yang mencakup penghimpunan dan penggunaan dana.

 

Dengan UU No 10 Tahun 1998 tersebut, posisi bank bagi hasil  diakui oleh undang-undang.

 

Bank umum konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui :

 

a. Pendirian kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang baru; atau

b. Pengubahan kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang menjadi kantor yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

 

Bank Umum yang awal kegiatannya berdasarkan prinsip syariah tidak boleh melakukan kegiatan usaha secara konvensional. BPR yang berdasarkan prinsip syariah tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan secara konvensional dan sebaliknya.

Ditinjau dari segi imbalan atau jasa atas penggunaan dana, baik simpanan maupun pinjaman, bank dapat dibedakan menjadi :

a.  Bank konvensional seperti biasa.dan ada bunga.

b. Bank syariah, yang dalam aktivitasnya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.

 

Prinsip utama operasional bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari AI-Qur'an dan Al-Hadist. Kegiatan operasional bank harus memperhatikan perintah dan larangan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul Muhammad SAW

 

Dalam hukum Islam, bunga adalah riba dan diharamkan. Ditinjau dari sisi pelayanan terhadap masyarakat dan pemasaran, adanya bank atas dasar prinsip syariah merupakan usaha untuk melayani dan mendaya gunakan segmen pasar perbankan yang tidak setuju atau tidak menyukai sistem bunga.

 

Bank syariah telah lama berkembang di luar negeri. antara lain di negara-negara Saudi Arabia, Kuwait, Sudan, Yordania, Iran, Turki, Bangladesh, Malaysia, dan Swiss. Di Indonesia, keberadaan bank syariah dirintis sejak diberlakukannya Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Ditinjau dari segi kuantitas bank, BPR lebih banyak yang beroperasi atas dasar prinsip bagi hasil dibandingkan bank umum. BPR yang beroperasi atas dasar prinsip bagi hasil sering disebut dengan BP1Z Syariah. Bank umum yang secara tegas menyatakan dirinya sebagai bank syariah adalah Bank Muamalat Indonesia.

Hingga awal tahun 2005, terdapat 3 bank umum syariah dan 16 unit usaha syariah. Lihat daftar berikut ini

 

Bank Umum Syariah : (3)

I . Bank Muamalat Indonesia (BMI)

2. Bank Syariah Mandiri (BSM)

3. Bank Syariah Indonesia

 

Unit Usaha Syariah : (16)

1. Bank IFI Syariah

2. Bank Danamon Syariah

3. BRI Syariah

4. Bank Niaga Syariah

5. dll.

 

Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah

 

Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah atau prinsip agama Islam. Bank syariah beroperasi berdasarkan kemitraan pada semua aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan dan keadilan. Perbedaan yang mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional, antara lain:

 

• Perbedaan Falsafah

Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya sedangkan bank kovensional justru kebalikannya. Untuk menghindari sistem bunga maka sistem yang dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan yang dilaksanakan dalam bentuk bagi hasil. Pada dasarnya, semua jenis transaksi perniagaan melalui bank syariah diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur bunga (riba). Riba secara sederhana berarti sistem bunga berbunga atau compound interest yang dalam semua prosesnya bisa mengakibatkan tnembengkaknya kewajiban salah satu pihak seperti efek bola salju.

 

• Konsep Pengelolaan Dana Nasabah

Dalam sistem bank syariah dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan maupun investasi. Cara titipan dan investasi berbeda dengan deposito pada bank konvensional di mana deposito merupakan upaya membungakan uang. Konsep dana titipan berarti kapan saja nasabah membutuhkan, bank syariah harus dapat memenuhinya. Akibatnya dana titipan menjadi sangat likuid. Likuiditas yang tinggi inilah membuat dana titipan kurang memenuhi syarat suatu investasi yang membutuhkan pengendapan dana. Sesuai dengan fungsi bank sebagai intermediary yaitu lembaga keuangan penyalur dana nasabah penyimpan kepada nasabah peminjam. Jika hasil usaha semakin tinggi maka semakin besar pula keuntungan yang dibagikan bank kepada nasabahnya. Namun jika keuntungannya kecil otomatis semakin kecil pula keuntungan yang dibagikan bank kepada nasabahnya.

 

• Kewajiban Mengelola Zakat

Bank syariah diwajibkan menjadi pengelola zakat yaitu dalam arti wajib membayar zakat, menghimpun, mengadministrasikannya clan mendistribusikannya. Hal ini merupakan fungsi dan peran yang melekat pada bank syariah untuk memobilisasi dana­dana sosial (zakat, infak, sedekah).

 

• Struktur Organisasi

Di dalarn struktur organisasi suatu bank syariah diharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas mengawasi segala aktivitas bank agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS ini dibawahi oleh Dewan SyariahNasional (DSN). Berdasarkan laporan dari DPS pada masing-masing lembaga keuangan syariah, DSN dapat snemberikan teguran jika lembaga yang bersangkutan menyimpang. DSN juga dapat mengajukan rekornendasi kepada lembaga yang memiliki otoritas seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan untuk memberikan sanksi.

 

Secara ringkas perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional :­

 

Bank Syariah :

1. Berinvestasi pada usaha yang halal          

2. Atas dasar bagi hasil, margin keuntungan dan fee 

3. Besaran bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha

4. Profit dan falah oriented               

5. Pola hubungan kemitraan

6. Ada Dewan pengawas Syariah   

 

Bank Konvensional :

1. Bebas nilai

2. Sistem bunga

3. Besarannya tetap

4. Profit oriented

5. Hubungan debitur-kreditur

6. Tidak ada lembaga seienis

 

Sistem bagi hasil dalam perbankan syariah sering menjadi bahan pertanyaan dan selalu dibandingkan dengan sistem bunga dalam perbankan konvensional. Untuk menjelaskan keduanya, tabel berikut membandingkan sistem bagi hasil dan sistem bunga :

 

Pembagian Keuntungan Bank Syariah dan Bank Konvensional Dewan Pengawas, Dewan Komisaris, dan Direksi.

 

Bank Konvensional :

1. Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak bank

2. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan

3. Tidak tergantung kepada kinerja usaha. Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik

4. Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam

5. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak  nasabah untung atau rugi.

 

Bank Syariah :

1. Penentuan besamya risiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi

2. Besarnya rasio (nisbah) bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh

3. Tergantung kepada kinerja usaha. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan

4. Tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil

5. Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

 

Kepengurusan bank syariah terdiri dari dewan komisaris dan direksi, di samping itu bank wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di kantor pusat bank. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bersifat independen, yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dengan tugas yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional. Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syariah berfungsi mengawasi kegiatan usaha bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Pengawas Syariah wajib mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional.

 

Anggota dewan komisaris dan direksi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

 

a. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

b. Memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya.

c. Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik. Integritas yang baik diartikan sebagai :

•  memiliki akhlak dan moral yang baik.

•           mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

•  memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat.

• dinilai layak dan wajar untuk menjadi anggota dewan komisaris dan direksi bank.

 

Bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dapat menempatkan warga negara asing sebagai anggota dewan komisaris dan direksi. Di antara anggota dewan komisaris dan direksi bank, sekurang-kurangnya terdapat 1(satu) orang anggota dewan komisaris clan 1 (satu) orang anggota direksi berkewarganegaraan Indonesia.

 

Jumlah anggota dewan komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) orang. Anggota dewan komisaris memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang perbankan. Anggota dewan komisaris hanya dapat merangkap jabatan :

• sebagai anggota dewan komisaris sebanyak-banyaknya pada 1(satu) bank lain atau BPR, atau

• sebagai anggota dewan komisaris, direksi, atau pejabat eksekutif yang memerlukan tanggungjawab penuh sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) perusahaan lain bukan bank atau bukan BPR. Pejabat eksekutif adalah pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada direksi.

 

Mayoritas anggota dewan komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk suami/istri, menantu, dan ipar dengan anggota dewan komisaris lain.

 

Direksi bank sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang. Mayoritas dari anggota direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya 1(satu) tahun sebagai pejabat eksekutif pada bank. Anggota direksi yang belum berpengalaman wajib mengikuti pelatihan perbankan syariah. Mayoritas anggota direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk suami/istri, keponakan, menantu, ipar, clan besan dengan anggota direksi lain atau anggota dewan komisaris. Anggota direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan kornisaris, direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain. Di antara anggota-anggota direksi dilarang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. Di samping itu direksi bank juga dilarang memberikan kuasa kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

 

Calon anggota dewan komisaris atau direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya. Permohonan untuk memperoleh persetujuan wajib disampaikan oleh direksi bank kepada direksi Bank Indonesia sebelum rapat umum pemegang saham atau rapat anggota yang mengesahkan pengangkatan dimaksud, disertai dengan dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan. Persetujuan atau penolakan atas permohonan pengangkatan anggota dewan komisaris atau direksi diberikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan, Bank Indonesia melakukan :

 

•  penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen

•  wawancara terhadap calon anggota dewan kom isaris atau direksi.

 

Laporan pengangkatan anggota dewan komisaris atau direksi wajib disampaikan oleh direksi bank kepada Bank Indonesia selambat-Iambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan dimaksud disahkan oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai dengan format yang telah ditentukan, disertai dengan notulen rapat umum pemegang saham atau notulen rapat anggota.

 

Kegiatan Usaha Bank Syariah

 

•  Prinsip Kegiatan Usaha

 

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi BI No 32/34/KEP/DIR 12 Mei 1999 tentang Bank Syariah :

 

1. Hiwalah

Akad pemindahan piutang nasabah (Muhil) kepada bank (Muhal'alaih) dari nasabah lain (Muhal). Muhil meminta muhal'alaih untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo, muhal akan membayar kepada muhal'alaih. Muhal'alaih memperoleh imbalan sebagai jasa pemindahan piutang.

 

2. Ijarah

Akad sewa-menyewa barang antara bank (Muaajir) dengan penyewa (Mustajir). Setelah masa sewa berakhir barang sewaan dikembalikan kepada muaajir.

 

3. Ijarah Wa Iqtina

Akad sewa-menyewa barang antara bank (Muaajir) dengan penyewa (Mustajir) yang diikuti janji bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada mustajir.

 

4. Istishna

 Akad jual beli barang (Mashnu') 'antara pemesan (Mustashni') dengan penerima pesanan (Shani). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Apabila bank bertindak sebagai Shani dan penunjukan dilakukan kepada pihak lain untuk membuat barang (Mashnu') maka hat ini disebut Istishna Paralel.

 

5. Kafalah

Akad pemberian jaminan (Makful alaih) yang diberikan satu pihak kepada pihak lain di mana pemberi jaminan (Kafiil) bertanggungjawab atas pembayaran kembali suatu utang yang menjadi hak penerima jaminan (Makful).

 

6. Mudharabah

Akad antara pihak pemilik modal (Shahibul Maal) dengan pengelola (Mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan rasio yang telah disepakati di awal akad. Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib, mudharabah dibagi menjadi Mudharabah Mutlaqah dan Mudharabah Muqayyadah.

 

• Mudharabah Mutlaqah

Mudharib diberi kekuasaan penuh untuk mengelola modal. Mudharib tidak dibatasi baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usahanya.

 

• Mudharabah Muqayyadah

Shahibul Maal menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi mudharib baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usaha. Dalam skim ini mudharib tidak diperkenankan untuk mencampurkan dengan modal atau dana lain. Pembiayaan mudharabah muqayyadah antara lain digunakan untuk investasi khusus dan reksa dana.

 

7. Murabahah

Akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank memberi barang yang diperlukan nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

 

8. Musyarakah

Akad kerja sarna usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan rasio yang telah disepakati.

 

9. Qardh

   Akad pinjaman dari bank (Muqridh) kepada pihak tertentu (Muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sarna sesuai pinjaman. Muqridh dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada Muqtaridh. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran ataupun sekal igus.

 

10. A1 Qard ul Hasan

Akad pinjaman dari bank (Muqridh) kepada pihak tertentu (Muqtaridh) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sarna sesuai pinjaman.

 

11. Al Rahn

Akad penyerahan barang harta (Marhun) clan nasabah (Rahin) kepada bank (Murtahin) sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang.

 

12. Salam

       Akad jual beli barang pesanan (Muslam fiih) antara pembeli (Muslam) dengan penjual (Muslamilaih). Spesifikasi clan harga barang pesanan disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Apabila bank bertindak sebagai Muslam dan pemesanan dilakukan kepada pihak lain untuk menyediakan barang (Muslam fiih) maka hal ini disebut salam paralel.

 

13. Sharf

      Adalah akad jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya.

 

14. Ujr

Imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.

 

15. Wadi'ah

Akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang. Berdasarkan jenisnya, Wadi'ah terdiri dari Wadi'ah Yad Amanah dan Wadi'ah Yad Dhamanah.

• Wadi'ah YadAmanah

Adalah akad penitipan barang/uang di mana pihak penerima tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan/kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.

• Wadi'ah YadDhamanah

Adalah akad penitipan barang/uang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan clan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat clan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang tersebut menjadi hak penerima titipan.

 

16. Wakalah

      Akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa (Muakkil) kepada penerima kuasa (Wakil) untuk  melaksanakan suatu tugas (Taukil) atas narna pemberi kuasa.

 

Bank berdasarkan prinsip syariah juga dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip operasional lain. Hal ini dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendapatkan persetujuan dari BI dan Dewan Syariah Nasional.

 

• Kegiatan Usaha

 

Istilah "bank syariah" atau "bank bagi hasil" dapat diterjemahkan menjadi lebih dari satu pengertian. Agar kegiatan operasional bank syariah lebih terarah, maka Bank Indonesia memberikan pedoman dan prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh bank syariah di Indonesia.

 

Bank wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi :

 

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi :

•  giro berdasarkan prinsip wadi'ah

•  tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah atau mudharabah

•  deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah, atau

•  bentuk lain berdasarkan prinsip wadi'ah atau mudharabah.

 

2. Melakukan penyaluran dana melalui :

•  transaksi jual beli berdasarkan prinsip murabahah, istishna, ijarah, salam, dan jual beli lainnya.

•  pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah, musyarakah, dan bagi hasil lainnya.

•  pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip hiwalah, rahn, qardh, membeli, menjual dan/ atau menjamin atas risiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (underlying transaction) berdasarkan prinsip jual-beli atau hiwalah.

•  membeli surat -surat berharga pemerintah dan/atau Bank Indonesia yang diterbitkan atas dasar prinsip syariah.

 

3. Memberikan jasa-jasa :

•  memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip wakalah.

• menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip wakalah.

•  menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat -surat berharga berdasarkan prinsip wadi'ah yad amanah.

•  melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah.

•  melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak  tercatat di bursa efek berdasarkan prinsip ujr.

• memberikan fasilitas letter of credit (LC) berdasarkan prinsip wakalah, murabahah, mudharabah, musyarakah, dan wadi'ah, serta memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip kafalah.

•  melakukan kegiatan usaha kartu debet berdasarkan prinsip ujr.

•  melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip wakalah.

 

4. Melakukan kegiatan lain seperti :

•  melakukan kegiatan dalam vahita asing berdasarkan prinsip sharf.

• melakukan kegiatan penyertaan modal berdasarkan prinsip musyarakah dan/atau mudharabah pada bank atau perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

•  melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip musyarakah dan atau mudharabah untuk mengatasi akibat kegagalan pernbiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.

• bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

•  Bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, waqaf, hibah atau dana sosiallainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan/atau pinjaman kebajikan (qardhul hasan).

 

5. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.

 

   Bank syariah termasuk kantor cabang, atau kantor di bawah kantor cabang bank dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan secara konvensional dan juga tidak diperkenankan untuk mengubah kegiatan usaha menjadi bank konvensional.

 

Badan Hukum dan Pendirian

• Badan Hukum

Bentuk hukum suatu bank berdasarkan prinsip syariah dapat berupa :

1 . Perseroan Terbatas

2.  Koperasi, atau

3.  Perusahaan Daerah.

 

•  Modal

Modal disetor untuk mendirikan bank berdasarkan prinsip syariah ditetapkan sekurang­kurangnya sebesar Rp 3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah). Modal disetor bagi bank yang berbentuk badan hukum koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, clan hibah sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Perkoperasian. Modal disetor yang berasal dari warga negara asing dan/atau badan hukum asing setinggi­tingginya sebesar 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) dari modal disetor bank.

 

•  Pendirian

Bank berdasarkan prinsip syariah hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan izin Direksi Bank Indonesia. Bank tersebut hanya dapat didirikan oieh :

 

1. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau

2. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.

 

Pemberian izin kegiatan usaha dilakukan dalam dua tahap.

 

Tahap pertama adalah persetujuan prinsip (ada 8),

 yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank. Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip diajukan sekurang-kurangnya oleh seorang calon pemilik kepada Direksi Bank Indonesia sesuai dengan format yang telah ditentukan dan wajib dilampiri dengan :

1. Rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasaryang sekurang-kurangnya memuat :

•  nama dan tempat kedudukan

•  kegiatan usaha sebagai bank berdasarkan prinsip syariah

•  permodalan

•  kepernilikan

•  wewenang, tanggung jawab dan masa jabatan dewan komisaris serta direksi

•  penempatan dan tugas-tugas Dewan pengawas Syariah

 

2. Data kepemilikan berupa :

•  daftar calon pemegang saham dan besarnya kepemilikan bagi bank yang berbentuk PT/PD

•  daftar calon berikut rincian simpanan pokok dan wajib, serta daftar hibah bagi bank yang Koperasi

 

3. Daftar calon anggota dewan kom'tsaris dan anggota direksi, disertai dengan :

•  fotokopi tanda pengenal dan riwayat hidup

•  surat pernyataan pribadi (personal statement) yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya dan/ atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan

• surat keterangan atau bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan syariah bagi calon direksi yang telah berpengalaman

•  surat keterangan dari lembaga pelatihan niengenai pelatihan perbankan syariah yang pernah diikuti bagi calon direksi yang belum berpengalaman

• surat keterangan dari lembaga pendidikan mengenai pendidikan perbankan yang pernah diikuti dan/atau bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman di bidang perbankan, bagi calon anggota dewan komisaris

•  surat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional untuk calon anggota Dewan Pengawas Syariah.

 

4. Rencana susunan organisasi

 

5. Rencana kerja untuk tahun pertama yang sekurang-kurangnya memuat

•  hasil penelaahan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi

• rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud

•  rencana kebutuhan pegawai

•  proyeksi arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak bank melakukan kegiatan operasional serta proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi

 

6. Bukti setoran modal sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari modal disetor minimum.

 

7. Surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi bank yang berbadan PT/PD atau dari calon anggota bagi bank yang berbadan hukum koperasi, bahwa setoran modal :

 

•  tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apa pun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia

•  tidak berasal dari sumber dana yang diharamkan menurut prinsip syariah termasuk dari dan untuk tujuan pencucian uang (money laundering).

 

8. Daftar calon pemegang saham atau daftar calon anggota :

 

•    dalam hal perorangan wajib dilampiri dengan dokumen :

•    fotokopi tanda pengenal dan riwayat hidup

•   surat pernyataan pribadi (personal statement) yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya dan/atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan

•   surat keterangan atau bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan syariah bagi calon direksi yang telah berpengataman

•    dalam hal badan hukum wajib difampiri dengan :

•   akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahanperubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukum tersebut;

•     dokumen dari seluruh dewan komisaris dan direksi badan hukum yang bersangkutan berupa :

 

1. fotokopi tanda pengenal dan riwayat hidup

2. surat pernyataan pribadi (personal statement) yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dan usaha lainnya dan/atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan

3. surat keterangan atau bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan syariah bagi calon direksi yang telah berpengalaman

•  rekomendasi dari instansi berwenang di negara asal bagi badan hukum asing

• daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi badan hukum Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi badan hukum koperasi

• laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip.

 

Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip diberikan selambatlambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan, Bank Indonesia melakukan :

a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen

b. analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat antarbank, dan tingkat kejenuhan jumlah bank

c, wawancara terhadap calon pemilik, dewan komisaris, dan direksi.

 

Persetujuan prinsip berlaku untuk jangka waktu 360 (tiga ratus enam puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip dikeluarkan dan pihak yang mendapat persetujuan prinsip dilarang melakukan kegiatan usaha, sebelum mendapat izin usaha.

 

Tahap kedua adalah izin usaha (ada 12),

yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank setelah persiapan dilakukan. Permohonan untuk mendapatkan izin usaha direksi bank berdasarkan prinsip syariah kepada Direksi Bank Indonesia sesuai dengan format yang telah ditentukan dan wajib dilampiri dengan :

 

1. Akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang

 

2. Data kepemilikan berupa :

• daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah, atau

•  daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi bank yang berbadan hukum koperasi yang masing-masing disertai dengan :

 

•  dalam hal perorangan wajib dilampiri dengan dokumen :

1. fotokopi tanda pengenal dan riwayat hidup

2. surat pernyataan pribadi (personal statement) yang menyatakan tidak pernal melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dan usah; lainnya dan/atau tidak pernah dihukurn karena terbukti melakukan tindal pidana kejahatan

3. surat keterangan atau bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumny; mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan syariah bagi caloi direksi yang telah berpengalaman.

 

•  dalam hal badan hukum wajib dilampiri dengan :

1. akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahan perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwvenanl termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asal badan hukurn tersebut

2. dokumen dari seluruh dewan komisaris dan direksi badan hukum yanj bersangkutan berupa :

a. fotokopi tanda pengenal dan riwayat hidup

b. surat pernyataan pribadi (personal statement) yang menyatakan tidal pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, dar usaha lainnya dan/atau tidak pernah  dihukum karena terbukti melakukar tindak pidana kejahatan

c. surat keterangan atau bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumny, mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan syariah bag calon direksi yang telah berpengalaman.

•  rekomendasi dari instansi berwenang di negara asal bagi badan hukum asing

•  daftar pernegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikat saham bagi badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah, atau daftai anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftai hibah bagi badan hukum koperasi

• laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan posisi palin€ lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuar prinsip.

 

3. Daftar susunan dewan komisaris dan direksi, disertai dengan :

•  pas foto, contoh tanda tangan dan paraf

•  Daftar calon anggota dewan kotnisaris dan anggota direksi, disertai dengan :

• fotokopi tanda pengenal clan riwayat hidup

• surat pernyataan pribadi (personal statement) yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan, clan usaha lainnya dan/atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan

• surat keterangan atau bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan syariah bagi calon direksi yang telah berpengalaman

•  surat keterangan dari lembaga pelatihan mengenai pelatihan perbankan syariah yang pernah diikuti bagi calon direksi yang belum berpengalaman

•  surat keterangan dari lembaga pendidikan mengenai pendidikan perbankan yang pernah diikuti dan/atau bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman di bidang perbankan, bagi calon anggota dewan komisaris

•  surat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional untuk calon anggota Dewan Pengawas Syariah.

•  fotokopi Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS) clan fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang, bagi warga negara asing ;

 

4. Susunan organisasi serta sistem dan prosedur kerja, termasuk susunan personalia

 

5. Bukti pelunasan modal disetor minimum dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada kantor bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah di, Indonesia dan atas nama "Direksi Bank Indonesia qq. salah seorang pemilik bank yang bersangkutan" : dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direksi Bank Indonesia

 

6. Bukti kesiapan operasional antara lain berupa :

•  daftaraktivatetapdan inventaris

•  bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanj ian sewa-menyewa gedung kantor -

•  foto gedung kantor clan tata letak ruangan

•  contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuk operasional bank

•  Nomor Pokok Waj ib Pajak (NP WP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

 

7. Surat pernyataan dari pemegang saham bagi bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari anggota bagi bank yang berbentuk badan hukum koperasi, bahwa pelunasan modal disetor :

 

• tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apa pun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia

•  tidak berasal dari sumber dana yang diharamkan menurut prinsip syariah, termasuk dari dan untuk tujuan pencucian uang (money laundering).

 

8. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan bagi anggota dewan komisaris.

9. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan bagi anggota direksi

 

10. Surat pernyataan dari anggota dewan komisaris bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sesuai ketentuan

 

11. Surat pernyataan dari anggota direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sesuai ketentuan

 

12. Surat pernyataan dari anggota direksi bahwa yang bersangkutan baik secara sendirisendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan, Bank Indonesia melakukan :

•  penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;

•  wawancara terhadap pemilik, anggota dewan komisaris, dan direksi, dalam hal terdapat penggantian atas calon yang diajukan sebelumnya.

 

Bank berdasarkan prinsip syariah yang telah mendapat izin usaha dari Direksi Bank Indonesia wajib melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha dikeluarkan. Laporan pelaksanaan kegiatan usaha disampaikan oleh direksi bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal dimulainya kegiatan operasional sesuai dengan format yang telah ditentukan. Apabila setelah jangka waktu tersebut bank belum melakukan kegiatan usaha, Direksi Bank Indonesia membatalkan izin usaha yang telah dikeluarkan. Bank yang telah mendapat izin usaha dari Direksi Bank Indonesia wajib mencantumkan secara jelas kata "Syariah" sesudah kata "Bank" pada penulisan namanya.

 

Kepemilikan Bank Syariah

Kepemilikan bank berdasarkan prinsip syariah oleh badan hukum Indonesia setinggi­tingginya sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan. Modal sendiri bersih merupakan penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba, dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum Perseroan Terbatas / Perusahaan Daerah, atau penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyertaan, dana cadangan, dan sisa basil usaha, dikurangi penyertaan clan kerugian, bagi badan hukum koperasi.

Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan bank berdasarkan prinsip syariah dilarang :

•  berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apa pun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia

•  berasal dari sumber yang diharamkan menurut prinsip syariah, termasuk dari dan untuk tujuan pencucian uang (money laundering).

Yang dapat menjadi pemilik bank berdasarkan prinsip syariah adalah pihak-pihakyang :

 

•  tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

•  menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik.

• Pemilik bank yang memiliki integritas yang baik antara lain adalah pihak-pihak yang memiliki akhlak dan moral yang baik, mematuhi peraturan perundang­undangan yang berlaku, memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat, serta dinilai layak dan wajar untuk menjadi pemegang saham bank.

 

Bank Muamalat

Salah satu bank di Indonesia yang saat ini telah berusaha melaksanakan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya adalah Bank Muamalat. Kurang lebih dua bulan setelah ditetapkannya UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memperkenalkan bank berdasarkan prinsip bagi hasil, Bank Muamalat melakukan operasi sesuai dengaa prinsip syariah Islam, yaitu tepatnya tanggal Mei 1992.

 

Produk-produkBank Muamalat

 

a. Penyaluran Dana

   Produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh Bank Muamalat meliputi hal-hal berikut ini:

 

1. Pembiayaan atas dasar prinsip Murabahah

Pembiayaan ini ada kemiripan dengan kredit modal kerja yang diberikan oleh bank konvensional.

Tahap pembiayaan ini adalah sebagai berikut :

•  Bank mengangkat nasabah sebagai agen

•  Nasabah melakukan pembelian barang atas nama bank.

•  Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang saran dengan harga beli ditambah tingkat keuntungan tertentu untuk bank.

•  Pembayaran oleh nasabah setelah jatuh tempo.

 

2. Pembiayaan atas dasar prinsip Bai Bithaman Ajil

Bai Bithaman Aj it adalah akad jual beli dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan tingkat keuntungan tertentu dan pembayarannya dilakukan atas dasar angsuran. Besarnya tingkat keuntungan, jangka waktu pembayaran, dan jumlah angsuran tersebut didasarkan kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Pembiayaan ini ditujukan bagi nasabah yang akan membeli barang modal atau barang untuk tujuan investasi lainnya. Pembiayaan ini ada kemiripan dengan kredit investasi yang diberikan oleh bank konvensional.

Tahap pembiayaan ini adalah sebagai berikut :

•  Bank mengangkat nasabah sebagai agen

•  Nasabah melakukan pembelian barang modal atas nama bank

•  Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang saran dengan harga beli ditambah tingkat keuntungan tertentu bagi bank

•  Nasabah mernbayar dengan cara mengangsur sampai dengan lunas pada waktu yang telah diperjanj ikan.

 

3. Pembiayaan atas dasar prinsip Mudharabah

Pembiayaan ini bertujuan membina kerja sarna antara pihak yang memiliki modal dana tetapi tidak memiliki modal kewirausahaan dalam suatu bidang usaha (bank) dengan pihak yang kekurangan modal dana tetapi memiliki modal kewirausahaan (nasabah). Bank memberikan modal investasi dan modal kerja (bank sebagai shahibul maal), sedangkan nasabah menjalankan suatu kegiatan usaha (nasabah sebagai mudharib). Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya, dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Apabila terjadi kerugian, nasabah akan kehilangan imbalan atas kerja kerasnya clan sebagian modal (jika nasabah juga menyertakan sebagian modal).

 

4. Pembiayaan atas dasar prinsip Musyarakah

Pembiayaan ini dilakukan oleh dua pemilik modal atau lebih untuk menjalankan suatu proyek. Semua pihak berhak ikut serta dalam manajemen proyek. Proporsi pembagian laba tidak harus sebanding dengan persentase penyertaan modal, karena pada prinsipnya penyertaan tidak hanya modal tetapi juga keahlian clan waktu. Apabila terjadi kerugian masing-masing pihak bertanggung jawab sesuai proporsi modal masing-masing.

 

5. Pembiayaan atas dasar prinsip Qardh ul Hasan

Pembiayaan ini ditujukan untuk menolong calon peminjam yang sedang terdesak memerlukan dana untuk tujuan konsumtifmaupun produktif. Dana ini dapat berasal dari dana zakat, infaq, dan sadaqah yang dititipkan oleh Bazis di Bank Muamalat sebelum dialokasikan kepada mustahiqqin. Pembiayaan ini diberikan dalam bentuk perjanjian pinjam-meminjam barang atau uang. Bank sebagai pemberi pinjaman tidak dapat meminta pembayaran atau pengembalian lebih dari pokok pinjaman. Pihak peminjam diperbolehkan memberikan imbalan atau pembayaran sebagai tanda terima kasih atas dasar suka rela dan jumlahnya tidak boleh ditentukan sebelumnya. Pemberian imbalan ini hukumnya sunnah.

 

b. Penghimpunan Dana

Bank tidak memberikan imbalan berupa bunga atas dana yang disimpan oleh nasabah di dalam bank. Imbalannya diberikan atas dasar prinsip bagi hasil. Produk-produk penghimpunan dana ini meliputi :

 

1. Deposito atas dasar prinsip Mudharabah

Kesepakatan awal dibuat bukan atas bunga melainkan proporsi bagi hasil atas pengembangan dana deposito nasabah. Contoh bagi hasil atas dana deposito ini adalah sebagai berikut :

 

Joko menempatkan dananya dalam bentuk deposito di Bank Muamalat sebesar Rp 1 juta dan jangka waktunya 1 tahun. Proporsi bagi hasil disepakati sebesar 60% untuk Joko dan 40% untuk bank. Apabila total dana deposito bank tersebut adalah Rp100 juta dan keuntungan hasil pengembangan dana tersebut dalam jangka waktu satu tahun yang bersangkutan diperhitungkan sebesar Rp 10 juta, maka perhitungan bagi hasil bagi Toko pada saat jatuh tempo adalah :

 

 

2. Tabungan atas dasar prinsip Mudharabah

Kesepakatan awal dibuat bukan atas bunga melainkan atas proporsi bagi hasil atas pengembangan saldo rata-rata dana tabungan deposito nasabah. Contoh bagi hasil atas dana deposito ini adalah sebagai berikut :

Acong mempunyai tabungan di Bank Muamalat dengan saldo rata-rata selama satu tahun sebesar Rp 1 juta. Proporsi bagi hasil disepakati sebesar 55% untuk Acong dan 45% untuk bank. Apabila total saldo rata-rata dana tabungan bank tersebut adalah Rp 100 juta dan keuntungan hasil pengembangan dana tersebut dalam jangka waktu satu tahun yang bersangkutan diperhitungkan sebesar Rp 10 juta, maka perhitungan bagi hasil bagi Acong pada saat jatuh tempo adalah

 

 

3. Giro atas dasar prinsip Wadiah

Kesepakatan awal dibuat bukan atas bunga melainkan atas proporsi bagi hasil atau bonus atas pengem- bangan saldo rata-rata dana tabungan deposito nasabah.

Contoh bagi hasil atas dana deposito ini adalah sebagai berikut :

 

Sitorus mempunyai tabungan di Bank Muamalat dengan saldo rata-rata selama satu tahun sebesar sebesar Rp 1 juta. Proporsi bagi hasil atau bonus disepakati sebesar 20% untuk Sitorus. Apabila total saldo rata-rata dana giro bank tersebut adalah Rp 100 juta dan keuntungan hasil pengembangan dana tersebut dalam jangka waktu satu tahun yang bersangkutan diperhitungkan sebesar Rp 10 juta, maka perhitungan bagi hasil bagi Sitorus pada saat jatuh tempo adalah