ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA

 

Pertumbuhan jumlah bank swasta yang sangat cepat mulai tahun 1980-an ternyata
membawa perekonomian Indonesia ke suatu tahapan baru dalam perkembangannya.
Peran sektor perbankan dalam memobilisasikan dana masyarakat untuk berbagai tujuan telah mengalami peningkatan yang sangat besar. Sektor perbankan, yang sebelumnya tidak lebih hanya sebagai fasilitator kegiatan pemerintah dan beberapa perusahaan besar, telah berubah menjadi sektor yang sangat berpengaruh bagi perekonomian.

 

Perkembangan yang pesat tersebut tampaknya tidak diikuti perkembangan penerapan prinsip kehati-hatian yang seimbang, bahkan istilah tersebut terdengar masih asing bagi sebagian para bankir apalagi masyarakat awam pada waktu itu. Kenyataan tersebut menyebabkan pada akhir tahun 1990-an terjadi masalah besar dalam dunia perbankan di Indonesia. Secara bersamaan, sebagian besar bank-bank yang ada dalam kondisi bermasalah. Otoritas moneter dengan sangat terpaksa harus melikuidasi banyak bank yang dipandang tidak dapat diselamatkan lagi.

 

Bank for International Settlement (BIS) telah lama mencari tahu praktik-praktik perbankan yang dianggap dapat menciptakan dunia perbankan yang efisien dan efektif dalam perannya sebagai financial intermediary. Menyadari adanya prinsip-prinsip yang telah dirumuskan dalam BIS dan perlunya merancang ulang sektor perbankan di Indonesia dalam jangka panjang, otoritas moneter berusaha untuk membuat Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Adanya API, berarti Bank Indonesia secara bertahap berkeinginan untuk menerapkan praktik-praktik terbaik internasional yang tercakup dalam 25 Prinsip Pokok Basel untuk pengawasan perbankan yang efektif (Basel Core Principles for Effective Banking Supervision), sehingga dalani jangka waktu lima tahun ke depan diharapkan Indonesia telah sejajar dengan negara-negara lain yang telah lebih dahulu menerapkan prinsip-prinsip tersebut.

 

The Basel Committee on Banking Supervision adalah sebuah komite otoritas pengawas perbankan yang didirikan oleh gubernur bank sentral dari negara-negara G-10 pada tahun 1975. Lembaga ini terdiri dari wakil-wakil senior dari otoritas pengawas perbankan dan bank sentral dari Belgia, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Luksemburg, Belanda, Swedia, Swiss, Inggris, dan Amerika Serikat. Lembaga ini biasanya bertemu di the Bank for International Settlements di kota Basel-Swiss, yang juga merupakan lokasi sekretariat tetapnya.

 

Komite ini telah menyusun dua jenis dokumen, yaitu :

 

1.  Paket lengkap Core Principles for Effective Banking Supervision (The Basel Core Principles).

2. Compendium (akan diperbarui secara periodik) terhadap semua rekomendasi, pedoman, dan standar yang telah dikeluarkan oleh Basel Committee yang sebagian besar saling berkaitan dengan core principles.

 

Kedua dokumen tersebut telah disetujui oleh gubernur bank sentral negara-negara G- 10. Dokumen tersebut telah diserahkan kepada menteri keuangan negara G-7 dan G- 10 sebelum Denver Summit pada Juni 1997 dengan harapan bahwa mereka akan dapat mewujudkan mekanisme bagi penguatan stabilitas keuangan di masing-masing negara.

 

Untuk mengembangkan prinsip-prinsip tersebut, Basel Committee telah bekerja sama erat dengan otoritas pengawasan di luar negara G- 10. Dokumen tersebut telah disusun dalam suatu grup yang terdiri dari perwakilan Basel Committee dan juga dari negara Chili, Cina, Republik Czech, Hong Kong, Meksiko, Rusia, dan Thailand. Sembilan negara yang lain (Argentina, Brazil, Hungaria, India, Indonesia, Korea, Malaysia, Polandia, dan Singapura) juga terlibat dalam kegiatan ini. Draf atas dokumen tersebut juga disusun berdasarkan hasil konsultasi dengan pengawas perbankan yang lebih banyak lagi, baik secara langsung maupun melalui grup pengawas perbankan regional.

 

The Basel Core Principles terdiri dari dua puluh lima prinsip dasar yang perlu ada bagi  terwujudnya sistem pengawasan yang efektif. Prinsip-prinsip tersebut berkaitan dengan :

 

·        Prasyarat bagi Pengawasan Perbankan yang Efektif- Prinsip ke-1

·        Perizinan dan Struktur- Prinsip ke-2 hingga ke-5

·        Peraturan Prinsip Kehati-hatian - Prinsip ke-6 hingga ke- 1S

·        Metode Pengawasan Perbankan Terus-menerus--Prinsip ke- 16 hingga ke-20

·     lnformasi-Prinsipke-21

·        Wewenang Formal Pengawas - Prinsip ke-22, dan Perbankan Lintas Negara - Prinsip ke-23 hingga ke-25.

 

Kedua puluh lima prinsip inti dalam pengawasan perbankan yang efektif, seperti telah dirumuskan oleh BIS, meliputi :

 

Prasyarat Pengawasan Perbankan yang Efektif

1.     Sistem pengawasan perbankan yang efektif memiliki tanggung jawab dan tujuan yang jelas pada setiap badan yang terlibat di dalam pengawasan. Setiap badan harus memiliki independensi dan sumber daya yang sesuai. Kerangka legal bagi pengawasan perbankan juga diperlukan, yang mencakup pemberian otorisasi organisasi perbankan dan pengawasan yang terus-menerus; wewenang untuk menentukan kesesuaian dengan peraturan dan juga yang berkaitan dengan kehati-hatian; serta perlindungan hukum bagi pengawas. Pengaturan keterkaitan. informasi bagi pengawasan dan perlindungan kerahasiaan informasi tersebut juga harus ada.

 

Perizinan dan Struktur

2.    Kegiatan dari lembaga yang diberikan izin dan diawasi harus dirumuskan dengan jelas, dan penggunaan nama "bank" harus dikendalikan sejauh mungkin.

3.   Lembaga pemberi izin harus berwenang menentukan persyaratan dan juga menolak pendirian yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Proses perizinan paling tidak harus mencakup penelitian terhadap struktur kepemilikan bank, direktur, dan manajemen senior; rencana operasional bank; pengendalian internal; proyeksi kondisi keuangan yang mencakup modal awal; dan bila pendirinya adalah bank asing rekomendasi dari pengawas perbankan tempat asal bank tersebut juga harus ada.

4.   Pengawas perbankan harus memiliki wewenang untuk menilai dan menolak usulan pemindahan kepemilikan atau pengendalian dalam jumlah besarkepihak lain.

5.   Pengawas bank harus memiliki wewenang untuk menentukan persyaratan penilajan akuisisi atau investasi besar oleh suatu bank dan juga memastikan bahwa tindakan tersebut akan menyebabkan bank menanggung risiko yang berlebihan dan menghalangi pengawasan yang efektif.

 

Peraturan dan Persyaratan Kehati-hatian

 

6.   Pengawas perbankan harus menetapkan peraturan modal minimum yang tepat dan sesuai prinsip kehati-hatian bagi semuabank. Persyaratan tersebut harus mencerminkan risiko yang dihadapi bank dengan menetapkan komponen modal sehingga dapat mencerminkan kemampuan bank menyerap kerugian. Setidaknya untuk bank yang aktif secara internasional, peraturan ini harus tidak lebih rendah daripada yang telah ditetapkan dalam Basel Capital Accord dan perubahannya.

7.   Bagian penting dari suatu sistem pengawasan adalah penilaian kebijakan, praktik, dan prosedur bank dalam kaitannya dengan pemberian pinjaman, investasi, serta pengelolaan pinjaman dan portofolio investasi yang telah dilakukan.

8.  Pengawas perbankan harus memastikan bahwa bank menjalankan kebijakan, praktik, dan prosedur untuk evaluasi terhadap kualitas aset, ketepatan antisipasi kredit macet, dan ketepatan pencadangan kredit macet.

9.   Pengawas perbankan harus memastikan bahwa bank memiliki sistem informasi manajemen yang memungkinkan manajemen mengidentifikasikan tingkat konsentrasi portofolionya. Pengawas harus menetapkan batas kehati-hatian untuk membatasi risiko bank terhadap pem injarn atau grup tertentu.

10. Dalam rangka rnencegah kerancuan akibat pemberian pinjaman yang saling berkaitan, pengawas perbankan harus mengatur agar bank yang memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan atau perorangan yang saling berkaitan dilakukan secara independen dan tidak mendominasi, sehingga dapat dimonitor secara efektif dan perlu dilakukan tindakan lain untuk mengendalikan risikonya.

11. Pengawas perbankan harus memastikan bahwa bank memiliki kebijakan dan prosedur yang tepat untuk rnengidentifikasi, memonitor, dan mengendalikan risiko negara (country risk) dan risiko transfer (transfer risk) dalam pinjaman dan investasi internasionalnya, sehingga juga dapat memiliki cadangan yang sesuai untuk risiko tersebut.

12.  Pengawas perbankan harus memastikan bahwa bank memiliki sistem yang dapat secara akurat mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko pasar. Pengawas harus memiliki wewenang untuk menerapkan batasan tertentu dan atau persyaratan modal tertentu yang terkait risiko pasar tersebut (market risk exposures).

13. Pengawas perbankan harus memastikan bahwa bank memiliki proses manajemen risiko komprehensif (termasuk pengawas manajemen senior dan direktur) untuk mengidentifikasikan, memonitor, dan mengendalikan semua risiko penting lain sehingga dapat menetapkan persyaratan modal yang diperlukan.

14. Pengawas perbankan harus mewajibkan bank agar memiliki pengendalian internal yang sesuai dengan karakter dan skala bisnis masing-masing bank. Hal ini harus mencakup pengaturan yang jelas terhadap pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab; pemisahan fungsi tanggung jawab, pembayaran, dan pengelolaan aset dan kewajiban; rekonsiliasi proses-proses tersebut; perlindungan aset; audit internal dan eksternal yang tepat; dan kesesuaian fungsi-fungsi tersebut dengan peraturan dan perundang­-undangan.

15. Pengawas perbankan harus mewajibkan bank agar memiliki kebijakan, praktik, dan prosedur yang tepat (termasuk aturan ketat tentang pemahaman terhadap konsumen) untuk menciptakan standar profesional dan etis yang tinggi dalam sektor keuangan sehingga dapat mencegah penyalahgunaan bank secara sengaja atau tidak sengaja untuk tujuan kriminal.

Metode Pengawasan Perbankan Berkelanjutan

16. Sistem pengawasan perbankan yang efektif harus mencakup pengawasan langsung clan tidak langsung.

17. Pengawas perbankan harus memiliki interaksi rutin dengan manajemen bank dan pemahaman lengkap terhadap kegiatan bank tersebut.

18. Pengawas perbankan harus memiliki alat untuk mengumpulkan, menilai, dan menganalisis laporan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dari bank secara mandiri maupun terkonsolidasi.

19. Pengawas perbankan harus memiliki alat validasi independen terhadap informasi pengawasan baik melalui penelitian langsung maupun melalui auditor eksternal.

20.  Unsur penting dari pengawasan perbankan adalah kemampuan pengawas untuk mengawasi grup perbankan secara terkonsolidasi.

 

Peraturan Informasi

21.  Pengawas perbankan harus memastikan bahwa setiap bank merniliki pencatatan yang baik sesuai kebijakan akuntansi sehingga memungkinkan pengawas mendapatkan gambaran yang benar dan wajar tentang kondisi keuangan bank serta tingkat keuntungannnya. Bank juga harus memublikasikan secara teratur laporan keuangan yang secara wajar mencerminkan kondisi bank.

 

Kewenangan Formal Pengawas

22. Pengawas perbankan harus memiliki kebijakan pengawasan yang tepat untuk menjalankan tindakan perbaikan terjadwal bila perbankan tidak memenuhi prinsip kehati-hatian (misalnya rasio kecukupan modal), bila ada pelanggaran peraturan, atau bila deposan terancam karena berbagai hal. Dalam kondisi yang ekstrem, hal ini harus mencakup kemampuan untuk rnencabut izin bank atau merekomendasikan pencabutan izin usaha bank.

 

Perbankan Antar Negara

23. Pengawas perbankan harus melaksanakan pengawasan terkonsolidasi secara internasional terhadap bank yang aktif secara internasional, pernonitoran, dan penerapan prinsip kehati-hatian terhadap semua aspek bisnis dari bank yang aktifsecara internasional (terutama melalui cabang luar negeri, joint venture luar negeri, clan anak perusahaan di luarnegeri).

24.  Unsur kunci dari pengawasan terkonsolidasi adalah pertukaran informasi dengan berbagai  pengawas perbankan yang lain, terutama pengawas nasional yang berwenang.

25.  Pengawas perbankan menetapkan agar bank asing juga menerapkan standar yang sama dengan standar bagi bank domestik dan pengawas juga harus memiliki wewenang untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dari pengawas perbankan asal bank asing tersebut untuk menjalankan pengawasan terkonsolidasi.

Dalam melaksanakan prinsip-prinsip di atas untuk menuju pengawasan perbankan yang efektif, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

 

·         tujuan utama pengawasan adalah menciptakan stabilitas dan kepercayaan dalam sistem keuangan, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian bagi deposan dan kreditor yang lain;

·           pengawas perlu mendorong tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dengan cara menciptakan struktur dan tanggung jawab yang tepat bagi dewan direksi dan manajemen senior bank serta mengusahakan pengawasan dan transparansi pasar;

·         agar pengawas dapat secara efektif menjalankan tugasnya, pengawas harus memiliki independensi, alat, dan wewenang untuk mendapatkan informasi langsung dan tidak langsung, serta wewenang untuk menerapkan keputusannya;

·         pengawas harus memahami bidang usaha yang dijalankan oleh bank yang diawasi dan memastikan bahwa risiko yang dihadapi bank telah dikelola dengan baik;

·         pengawasan perbankan yang efektif perlu memastikan bahwa profit risiko masing­masing bank telah dianalisis dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan;

·         pengawas harus memastikan bahwa bank memiliki sumber daya yang sesuai untuk mengelola risiko termasuk masalah modal yang cukup, manajemen yang baik, serta sistem pengendalian dan akuntansi yang efektif; dan

·         kerja sama erat dengan pengawas yang lain merupakan sesuatu yang penting, terutama menyangkut operasi bank antar negara.

 

Arsitektur Perbankan Indonesia adalah Kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberi arah , bentuk dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu 5 s/d 10 tahun kedepan.      API jadi sangat dibutuhkan dalam rangka memperkuat dasar-dasar industri perbankan.  Krisis 1997 menunjukkan bahwa industri perbankan secara umum dan BI sebagai pengawas belum kokoh.   API adalh program restrukturisasi perbankan pasca International Monetery Fund (IMF).        BI mulai implementasikan API sejak 2004 dan dijalankan secara bertahap s/d 2013 (10 Tahun)..

 

VISI API :      A.    Menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien,

                         B.     Menciptakan kestabilan sistem keuangan,

                          C.      Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

 

Sasaran / Pilar API :

1. Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

2.      Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional.

3.   Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko.

4.    Menciptakan good corporate governance dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional.

5.   Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat.

6.    Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.

 

Tantangan ke Depan

Jasa keuangan adalah salah satu industri yang mengalami perubahan dan pertumbuhan paling cepat di banyak negara. Sesuatu yang dianggap ideal pada suatu saat bisa dengan cepat berubah pada waktu selanjutnya. Tantangan dalarn dunia perbankan juga selalu berubah seiring dengan perubahan yang terjadi dalam industri jasa keuangan secara umum. Di antara banyak tantangan yang saat ini paling dirasakan dalam dunia perbankan adalah tantangan untuk mengelola risiko dengan sebaik-baiknya. Bagi sistem perbankan di Indonesia, pengelolaan risiko dengan baik masih merupakan sesuatu yang baru. Untuk mewujudkan perbankan Indonesia yang lebih kokoh, perbaikan harus dilakukan di berbagai bidang, terutama untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi perbankan dalam beberapa tahun belakangan ini. Tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut :

 

8 Tantangan kedepan :

 

a. Pertumbuhan kredit perbankan yang masih rendah

b. Struktur perbankan yang belum optimal

c. Pemenuhan kebutuhan layanan perbankan yang masih kurang

d. Pengawasan bank yang masih perlu ditingkatkan

e. Kapabilitas perbankan yang masih lemah

f. Profitabilitas dan efisiensi bank yang tidak mampu dijaga stabil

g. Perlindungan nasabah yang masih harus ditingkatkan

h. Perkembangan teknologi informasi

Program Kegiatan API

 

Pelaksanaan keenam pilar API dijabarkan lebih rinci oleh Bank Indonesia dalam program kegiatan pada rentang waktu sepuluh tahun (dari tahun 2004 hingga tahun 2013).              Program program tersebut adalah :

 

6 Program Kegiatan API

 

1. Program penguatan struktur perbankan nasional,

2.  Program peningkatan kualitas pengaturan perbankan,

3.  Program peningkatan fungsi pengawasan,

4. Program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan,

5. Program pengembangan infrastruktur perbankan,

6. Program peningkatan perlindungan nasabah.

 

Dalam kurun waktu 5 sampai 10 tahun mendatang, implementasi program-program tersebut diharapkan dapat menciptakan konsolidasi sektor perbankan secara keseluruhan yang mengarah kepada struktur perbankan yang lebih optimal.