KEBIJAKAN MONETER & DEREGULASI PERBANKAN

 


Tujuan pokok/kebijakan moneter BI menurut UU no. 23/1999 dan diubah ke UU no. 3/2004  adalah Mencapai/ memelihara kestabilan nilai rupiah  :

 

1. Terhadap barang & jasa

2. Terhadap mata uang Negara lain

 


Caranya : - Kelola Inflasi

- Kelola pertumbuhan ekonomi, & sektor keuangan

 

Kebijakan makro dan keuangan sebelum krisis 1997 (mengenai Moneter, Fiskal, Nilai tukar) :

-          Anggaran berimbang (menghindari utang DN)

-          Pruden Moneter Policy agar tumbuhnya likuiditas sesuai peningkatan sektor riil

-          Menjaga nilai tukar di posisi realistis

-          Mempertahankan lintas devisa bebas sejak 1971

 

Kebijakan – kebijakan Deregulasi :

 

  1. Suku bunga realistis 1968-1970
  2. Peran intermediasi & penyediaan jasa – 1 Juni 1983 & pakto 1988

 

 

KEBIJAKAN MONETER

            Dalam keadaan krisis, pemerintah menempuh kebijakan yang cenderung ekspansif guna mendorong pertumbuhan ekonomi walau cenderung terjadi inflasi (untuk mencegah kredit diberikan lebih pada sector produksi daripada komsumsi).

Jumlah uang beredar (M1 & M2) dikendalikan instrumen kebijakan moneter secara :

 

a)      Langsung (efektif tapi tidak berorientasi pasar)

b)      Tidak langsung

 

Penjelasannya :

a)      Langsung, contoh : - Menetapkan tingkat bunga

        - Menetapkan batas maksimal kredit

        - Penurunan nilai uang

        - Kredit langsung pada sektor usaha tertentu

     

      b)  Tidak lansung, contoh :

-  Cadangan wajib minimum (primer/sekunder) dari bank harus dikelola   

    perbankan. (Giro wajib minimum – GWM)

-  Fasilitas diskonto (discount), dimana bank boleh pinjam ke BI dengan

    menggunakan surat – surat berharga sebagai jaminan (Max 90 hari)

-          Operasi pasar terbuka ( untuk menjaga inflasi):

Operasi pasar terbuka dapat bersifat ekspansif maupun kontraksi, contoh:

 

a.       Mengurangi uang beredar  (kontraksi)

b.      Menambah uang beredar   (ekspansif)

c.       SBI (surat utang jangka pendek dari BI)

d.      SUN (surat utang dalam rupiah atau lainnya yang dijamin Negara)

e.       FASBI (fasilitas simpanan BI) untuk bank yang kelebihan dana pada akhir hari operasi.     FASBI tidak bisa di jualbelikan.

 

Konsep uang beredar

 

M1 (Narrow Money) : Uang kartal yang beredar di masyarakat tidak termasuk yang

                        di bank + uang giral.

M2 (Broad Money)   : M1 + tabungan + deposito

 

KRONOLOGIS KEBIJAKAN MONETER & REGULASI PERBANKAN

 

Sejak tahun 1960an sampai sekarang dapat dikelompokkan 3 periode:

 

1.   Periode stabilisasi & rehabilitasi ekonomi dimulai awal orde baru karena saat itu inflasi 680% per tahun.

Caranya: a) Anggaran defisit dirubah jadi berimbang

               b) Kebijakan pemberian kredit yang ketat

 

2.      Periode saat perekonomian ditunjang sektor minyak :

     (pertengahan 1970an) Saat “Oil Boom” diterapkan  KLBI (Kredit Likuiditas BI)

      dengan bunga rendah

 

Kebijakannya antara lain :

 

a)      Menetapkan batas kredit

b)      Menaikkan bunga kredit

c)      Menaikkan bunga tabungan & deposito

d)     Menaikkan cadangan likuiditas

 

3.      PERIODE DEREGULASI PERBANKAN

      Awal 1980an Indonesia resesi karena dunia resesi. Neraca pembayaran defisit.

      Untuk itu dibuat kebijakan:

a)      Penyesuaian nilai tukar rupiah ke US dari Rp700 ke Rp970

b)      Jadwal ulang proyek yang pakai devisa besar.

 

      Lahir kebijakan – kebijakan berikut:

-          Kebijakan 1 Juni 1983

-          Paket 27 Oktober 1988 (Pakto 27, 1988)

-          Paket 20 Desember 1988 (Pakdes 20, 1988)

-          Paket 25 Maret 1989 (Pakmar 25, 1989)

-          Paket 29 Januari 1990 (Pakjan 29, 1990)

-          Paket 28 Februari 1991 (Pakfeb 28, 1991)

-          Paket 29 Mei 1993 (Pakmmei 29, 1993)

 

KONDISI PERBANKAN ERA KRISIS MONETER

Inflasi 1998 mencapai 77,63% & tahun 1997 11,05%. Mikroekonomi rapuh yang ditandai lemahnya perbankan, suku bunga tinggi & nilai tukar rupiah merosot.

 

PENYEBAB KRISIS MONETER INDONESIA :

 

-          Intergrasi ekonomi kita ke global terlalu cepat tanpa infrastruktur (usaha, keuangan, hukum & pemerintahan)

-          Kelemahan informasi/transparansi/konstitusi

-          Fundamental mikro ekonomi melemah (rentannya perbankan).

 

Laporan tahunan BI 1997/1998 mencatat 5 faktor penyebab kerentanan:

 

    1. Ada jaminan terselubung dari bank sentral ke bank umum
    2. Sistem pengawasan lemah (tidak hati – hati)
    3. Kredit pada kelompok usaha sendiri
    4. Kemampuan manajerial bank rendah, resiko meningkat ,kredit bermasalah
    5. Informasi tidak transparan

 

Kebijakan yang diambil selama krisis adalah untuk:

            -Kestabilan makro ekonomi di perbankan & dunia usaha

 

Kebijakan tersebut di bidang-bidang :

 

  1. Di moneter : Uang ketat
  2. Di perbankan : Restrukturisasi, rekapitulasi, penjamin, pemgawasan bank.
  3. Di fiskal : Fokus untuk Jaringan Pengaman Sosial (JPS).

 

PROGRAM PEMULIHAN SEKTOR PERBANKAN

 

Langkah – langkah penyehatan & pemberdayaan sektor perbankan telah menyita waktu, tenaga & biaya yang sangat besar karena pentingnya sector ini dalam proses kebangkitan ekonomi. Langkah – langkah yang diambil adalah sebagai berikut:

  1. Rekapitulasi bank – bank yang lulus due deligence & fit & proper test terhadap pemilik & pengurus bank.
  2. Restrukturisassi kredit.
  3. Pengembangan infrastruktur bank dengan skema penjaminan.
  4. Perbankan & penyempurnaan fungsi pengawasan bank terutama low enforcement.

 

KEBIJAKAN PEMULIHAN PERBANKAN

Pada saat itu kepercayaan terhadap perbankan menurun. Terjadi bank take over (BTO) & bank beku operasi (BBO) atau bank beku kegiatan usaha (BBKU).

LOI ( letter of intent) dengan IMF terpaksa di Tanda Tangani  Januari 1998, yang :

 

  1. Penjaminan oleh pemerintah terhadap bank Umum
  2. Membentuk BPPN
  3. Rekapitalisasi perbankan – CAR (Capital Adequate Ratio)- kecukupan modal di bank harus terpenuhi.

Diletakkan prinsip dasar perbankan yang sehat, yaitu :

 

  1. BI bersifat independent
  2. Perlu ada Lembaga Pengawas Jasa  keuangan yang mengawasi bank – bank semua Lembaga Keuangan bukan bank dalam UU no. 23 – 1999

 

PROGRAM PENJAMINAN TERHADAP KEWAJIBAN PERBANKAN

Dibentuk dalam rangka memulihkan kepercayaan masyarakat pada perbankan yang terdiri dari 2 hal utama, yaitu:

 

  1. Penjamin seluruh penabung/deposan untuk bank swasta/pemerintah
  2. Membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

 

Untuk menjalankan itu pemerintah mengeluarkan surat utang ke BI.

 

PROGRAM REKAPITALISASI PERBANKAN

            Bank yang mengalami masalah kekurangan dana dapat meminta bantuan ke BI yaitu Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) , yang BLBInya lebih dari 500% dari modalnya harus  masuk ke BPPN.

Bank–bank bermasalah itu masalahnya antara lain karena melanggar:

 

-          CAR (capital Adequate Ratio), modal terlalu kecil terhadap kegiatan yang dilakukan

-          BMPK (Batas Max Pemberian Kredit). Memberi peinjaman terlalu besar pada satu kelompok usaha (Legal Lending Limit – LLL)

-          NPL (Non Performing Loan), pinjaman/kredit yang tidak sehat.

 

Akhirnya diterbitkan SUN(Surat Utang Negara), surat utang Negara dikeluarkan oleh:

 

·         BI (dulu disebut surat utang pemerintah)

·         Bank peserta rekapitulasi (obligasi)